Pajak Marketplace 2026: Rapikan Arus Kas, Siapkan Toko Sendiri
Pajak marketplace perlu dipisahkan dari komisi platform saat menghitung hasil penjualan. Siaran pers DJP terbaru yang ditinjau untuk artikel ini menyebut pemungutan di marketplace yang ditunjuk mulai 1 Oktober 2026. Punya website toko sendiri memberi pilihan kanal dan biaya operasional, tetapi tidak menghapus kewajiban pajak atas usaha. Mulailah dengan pencatatan lintas kanal yang rapi.
Notifikasi potongan baru sering membuat pemilik toko bertanya: berapa sebenarnya uang yang tersisa dari setiap penjualan? Pertanyaan itu penting, tetapi jawabannya tidak cukup dengan melihat dana yang masuk rekening. Penjualan bruto, komisi, subsidi promo, pengembalian dana, dan pajak adalah komponen yang berbeda.
Jika kamu sedang mempertimbangkan website sendiri, gunakan perubahan kebijakan ini untuk membenahi pencatatan. Keputusan membuka kanal baru akan lebih kuat ketika dibuat dari kondisi usahamu, bukan dari anggapan bahwa semua potongan marketplace bisa dihilangkan dengan memindahkan transaksi.
Perhatikan tanggal dokumen, bukan hanya judul beritanya
Siaran pers DJP bertanggal 1 Oktober 2026 menyebut pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan pada tanggal tersebut. Rilis itu menjelaskan penyesuaian jadwal setelah evaluasi kesiapan penyelenggara.
Sebelumnya, pengumuman penundaan yang ditetapkan 5 Agustus 2026 menyebut awal November. Karena kedua informasi masih dapat ditemukan di internet, baca tanggal serta konteks pembaruannya. Rujukan DJP diperiksa kembali pada 4 November 2026; periksa pemberitahuan akun merchant dan DJP ketika mengambil keputusan.
Pungutan pajak berbeda dari komisi marketplace
PMK 37/2025 mengatur pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Perlakuan final atau kredit pajak mengikuti ketentuan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi, jangan menyamakan seluruh pungutan ini dengan biaya jasa platform.
DJP juga menjelaskan pengecualian bagi orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta setahun yang menyampaikan surat pernyataan. Itu bukan pernyataan bahwa setiap badan usaha dengan omzet kecil otomatis memperoleh perlakuan yang sama. Data serta dokumen usahamu harus sesuai.
Untuk ringkasan istilah dan sumber dasar, baca penjelasan pajak e-commerce 0,5%. Fokus di sini adalah langkah operasional: bagaimana laporan penjualan tetap dapat dibaca dengan benar ketika toko mempunyai beberapa kanal.
Pisahkan komponen yang selama ini terlihat sebagai satu potongan
| Komponen | Yang dicatat | Saat punya website sendiri |
|---|---|---|
| Penjualan | Pesanan, nilai transaksi, tanggal, dan kanal | Tetap perlu direkonsiliasi dengan pembayaran |
| Komisi platform | Biaya layanan sesuai rincian marketplace | Struktur biaya kanal dapat berbeda |
| Pajak dipungut | Nilai dan bukti pungutan terpisah | Kewajiban pajak tetap dinilai sesuai kondisi usaha |
| Promo dan retur | Pihak penanggung biaya dan koreksi transaksi | Tetap perlu aturan serta pencatatan |
| Dana cair | Tanggal dan jumlah yang diterima rekening | Bukan otomatis sama dengan omzet atau laba |
Tabel ini merupakan kerangka pencatatan operasional, bukan penentuan perlakuan akuntansi atau pajak untuk seluruh kasus. Minta pihak yang mengurus pembukuan menyelaraskan kategorinya agar laporan internal bisa dipakai ketika memeriksa bukti transaksi.
Mulai rekonsiliasi dari nomor pesanan
Pilih identitas yang dapat menghubungkan pesanan, invoice, pembayaran, pengiriman, dan pengembalian dana. Simpan juga asal kanalnya. Ketika ada selisih, tim bisa kembali ke transaksi tertentu tanpa menebak dari jumlah total satu bulan.
Jangan menimpa catatan lama setiap kali terjadi perubahan. Jika transaksi dibatalkan atau dikembalikan, simpan hubungan dengan pesanan asal. Laporan yang terlihat bersih tetapi kehilangan riwayat justru menyulitkan penjelasan mengapa saldo rekening berbeda dari nilai penjualan.
Setiap periode penutupan, cocokkan laporan marketplace dengan rekening dan bukti pungutan. Untuk website, cocokkan pesanan dengan laporan penyedia pembayaran. Selisih waktu pencairan harus dipisahkan dari transaksi yang memang belum dibayar atau bermasalah.
Tentukan siapa yang mengurus dokumen dan perubahan status
Pemilik tidak harus mengerjakan semua administrasi sendiri, tetapi harus tahu siapa penanggung jawabnya. Tetapkan orang yang memeriksa informasi perpajakan akun merchant, mengarsipkan bukti, dan meminta klarifikasi jika ada ketidaksesuaian. Simpan akses pada akun usaha yang dapat dipulihkan oleh pihak berwenang.
Gunakan daftar periksa sederhana: dokumen tersedia, identitas cocok, laporan periode sudah diunduh, selisih sudah dijelaskan, dan pertanyaan yang membutuhkan bantuan sudah diteruskan. Jangan mengirim nomor identitas atau dokumen pelanggan ke kanal yang tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut.
Nilai website sendiri dari biaya dan pengalaman yang bisa kamu kendalikan
Website memberi ruang untuk menyajikan produk, mengatur penawaran, dan melayani pelanggan melalui domain bisnismu. Namun, tetap ada biaya penyedia pembayaran, hosting, pengelolaan, pemasaran, serta pekerjaan tim. Masukkan semuanya ketika membandingkan hasil bersih antarkanal.
Untuk melihat dampaknya pada satu pesanan, ikuti cara menghitung margin marketplace dan membandingkan biaya repeat order. Contohnya memisahkan kontribusi penjualan dari pungutan pajak, lalu memperhitungkan biaya rutin website sebelum menyebut adanya penghematan.
Jika ingin mencoba perhitungan awal, gunakan simulasi biaya toko online dengan asumsi yang sesuai usahamu. Pajak yang tetap menjadi kewajiban jangan dimasukkan sebagai keuntungan karena membuka website. Periksa pula biaya awal dan biaya rutin website agar perbandingannya seimbang.
Mulai dari produk yang datanya paling siap dan pelanggan yang memang menemukan bisnismu melalui kanal milik sendiri. Tidak perlu menghentikan marketplace. Pembagian peran yang jelas membuat setiap kanal dapat dinilai dari kontribusi penjualan, biaya, dan beban kerjanya.
Setelah toko berjalan, ulangi pemeriksaan yang sama secara berkala. Tujuannya bukan sekadar memiliki website tambahan, melainkan mempunyai catatan dan pilihan operasional yang lebih baik ketika biaya maupun aturan platform berubah.
Informasi umum untuk perencanaan operasional, bukan penetapan pajak individual. Untuk kewajiban yang berlaku pada usahamu, konfirmasikan kepada DJP atau penasihat pajak.